Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menekankan pentingnya pemanfaatan data penduduk dalam proses vaksinasi Covid 19. Andre meminta data vaksinasi ini dijadikan big data yang bisa dimanfaatkan untuk pemilu ataupun pemberian bantuan. "Soal big data, vaksin ini kan untuk seluruh orang Indonesia. Tolong data itu untuk big data kita, supaya besok tidak ada lagi seperti di medsos ada orang tidak dapat bantuan, pemilu bermasalah, BLT bermasalah. Tolong data vaksin ini dipakai untuk bangsa dan negara," kata Andre kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).
Selain itu, Andre mengingatkan agar pemerintah dan BUMN penyelenggara vaksinasi untuk memerangi hoaks seputar vaksin. "Urusan vaksin ini sebenarnya kita sudah melihat bahwa pemerintah RI serius, bersungguh sungguh, tidak ada keinginan untuk mengorbankan rakyat Indonesia. Permasalahan kita soal vaksin ini adalah soal informasi hoaks, ini yang paling berat," ucapnya. Karena itu, ia meminta Kementerian BUMN dan Bio Farma bergerak lebih optimal untuk memerangi hoaks seputar vaksin.
Hoaks soal vaksin, kata Andre, harus dibendung dengan sosialisasi yang lebih maksimal. "Vaksin cacar pun kalau kita divaksin kita bisa kena cacar juga. Setidaknya Vaksin ini membangun imun kita, kalau kita dilaksanakan jika kita kena Covid 19, bisa OTG atau gejala ringan saja," ucap Andre. "Karena itu kita harus bersama lawan hoaks, sosialisasikan yang tepat. Vaksin ini bukan masalah ketidakmampuan vaksin kita, tapi informasi hoaks yang berlebihan dan membahayakan bangsa dan negara," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto menyebut target vaksinasi untuk tenaga kesehatan akan selesai bulan depan. "Alhamdulillah, vaksin target untuk layanan kesehatan itu diselesaikan pada Februari 2021," kata Airlangga di Kantor Studio Digital Partai Golkar, Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2021). Airlangga juga bersyukur sudah lebih dari 100 ribu tenaga kesehatan yang telah divaksinasi.
"Dan sudah terdaftar sekitar 500 ribuan dari yankes (pelayanan kesehatan) dan ini terus diperbaiki sistemnya," ujarnya. Diketahui, Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Broto Asmoro mengatakan program vaksinasi Covid 19 dilaksanakan secara bertahap, atau tepatnya dilakukan dalam 4 tahap. Hal ini diakui Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro, karena untuk suksesnya program vaksinasi dilakukan secara cermat dan hati hati.
Selain itu, masyarakat tetap diingatkan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan hingga gilirannya divaksinasi. "Tahap pertama, pelaksanaan Januari hingga April 2021. Dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalani profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Reisa saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1/2021) Pada tahap kedua, juga pada periode yang sama, dengan sasaran petugas pelayan publik.
Yaitu anggota TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal. Kemudian perbankan, PLN, perusahaan air minum, serta petugas lainnya yang terlibat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Dalam waktu ini, juga termasuk usia lanjut yakni diatas usia 60 tahun," imbuh Reisa.
Lalu, pada tahap ketiga dilaksanakan April 2021 hingga Maret 2022. Dengan sasaran masyarakat tentang dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Tahap keempat yaitu pada periode yang sama. Dengan sasaran vaksinasi adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Dengan mengetahui jadwal dan mekanisme vaksinasi, masyarakat diminta tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
Karena jangan sampai masyarakat terkena Covid 19 sembari menunggu jadwal vaksinasinya. "Guna mencegah terkena Covid 19, sampai tiba waktunya divaksin. Dan terus disiplin bahkan setelah dilakukan vaksinasi sampai pandemi selesai," pesan Reisa.
